Kamis, 02 Januari 2014

Alasan Perceraian yang dapat diajukan suami atau istri

alasan perceraian yang dapat diajukan suami atau istri, diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 PP no. 9 tahun 1975. Alasan yang diatur dalam huruf f, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. dalam kasus seperti itu, menurut putusan MA No. 2571 K/Pdt.G/1988 suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f P.P. No. 9 Tahun 1975. Pendapat yang dikemukanan dalam putusan itu sesuai dengan yang digariskan pada angka 2 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 3 tahun 1981 yang menegaskan, menyelidiki siapa penyebab perselisihan, merupakan hal yang menentukan bagi hakim untuk memberi keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975. dari satu segi, pendapat dan pendirian ini dapat dibenarkan. apabila suami atau istri yang menjadi penyebab pertengkaran diberi hak untuk bertindak sebagai Penggugat dengan cara merekayasa terjadi pertengkaran. padahal yang tersembunyi dari pertengkaran yang diciptakan itu dilatarbelakangi keinginan untuk mengajukan gugatan perceraian. untuk meredam niat buruk yang seperti itu, cukup alasan untuk tidak memberi hak kepadanya bertindak mengajukan gugat perceraian.

Kamis, 12 Desember 2013

perceraian Gugat cerai

Cerai Gugat Pasal 73 (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadai pemabuk, pemadat, penjudi daln lain sebagainya yang sudakr disembuhkan. b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dilura kemampuannya; c. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain. d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. e. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sabtu, 19 Mei 2012


Pengacara perceraian

pengacara perceraian

Pengacara perceraian : jasa pengacara perceraian, konsultasi perceraian, biaya jasa perceraian.
Proses Perceraian
Permohonan perceraian dapat diajukan :
  1. Bagi mereka yang beragama islam dapat diajukan kepengadilan agama.
a. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 UU No. 7 tahun 1989), dengan memeberikan alas an-alasan mengapa ia hendak menceraiakan istrinya.
b. Bila istri yang mengajukan perceraian, gugatan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 UU No. 7 tahun 1989) pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya
  1. Bagi mereka yang bukan beragama islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau pengacaranya di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bila mana tergugat berada diluar negeri, maka gugatan diajukan ditempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9/75, pasal 20 ayat 3) melalui perwakilan RI di luar negeri itu.
Menentukan tarif jasa hukum pengacara
Dalam praktek ada beberapa cara khusus yang dipergunakan dalam melayani klien dalam perkara perceraian antara lain :
  1. Tarif jasa atau honorarium tersebut dikenakan kepada klien secara golbal, dimana untuk professional fee digabungkan secara akumulatif dengan biaya-biaya yang timbul selama mengurus perkara klien, seperti biaya meterai, dokumen,transportasi, surat-menyurat, entatain dll.
  2. Tarif jasa atau honorarium tersebut dikenakan dengan memperinci segala tindakan hukum seperti :membuat legal opinion, konsultasi hukum, membuat perjanjian dan kepengurusan lainnya yang terkait dengan perkara.
Beberapa pelayanan pengacara kepada klien :
  1. Konsultasi hukum apakah mengenai perdata, pidana atau huklum keluarga :perceraian
  2. Pembuatan pendapat hukum (legal opinion)
  3. Inventarisasi berkas-berkas perkara (legal audit).
Kewajiban pengacara melakukan pembelaan terhadap kliennya
Sebagai contoh sebagai tergugat, seorang pengacara dalam perkara perceraian tentu saja melakukan pembelaan-pembelaan agar diri dan hak tergugat oleh hukum dilindungi sehingga tidak dapat diganggu oleh siapapun. lalu bagaimana cara memperoleh pembelaan tersebut ?
sebuah pembelaan pengacara pada dasarnya dengan menolak, menyanggah dan melakukan perlawanan dimuka persidangan. dengan demikian tidak jarang banyak orang menyewa jasa pengacara. dengan jasa pengacara segala kepentingan tergugat di pengadilan akan diwakilkan dan diurus oleh pengacara sebagaimana yang dijanjikan dalam surat kuasa.
langkah-langkah pengacara mengenai teknis penganganan perkara sebagai berikut :
Terlebih dahulu pengacara menyusun legal audit (pemeriksaan berkas perkara) secara cermat. tujuannta agar pengacara bisa menginventarisir kelengkapan materi administrasi yang terkait dengan kelancara menjalkankan kuasa dan pembelaan.
Pengacara terlebih dahulu merumuskan posisi perkara dan menyusunnya dalam bentuk legal opinion (pendapat hukum). hal ini akan membutuhkan referensi untuk memahami duduk perkara dan argumentasi hukum melingkupinya.
Tahap selanjutnya pengacara akan melaksanakan kuasa dan pembelaan. materi gelar perkara memberikan gambaran pada klien mengani strategi penanganan perkara, yang kemudian ditindak lanjuti dengan kreatifitas dalam pelaksanaan kuasa dan pembelaan klien.
Memberikan konsultasi dan bantuan hukum dibidang perdata,pidana,litigasi, non litigasi,perceraian dsb. Kami siap membantu dengan menghubungi di no hp : 081322495835 / 085883017938. atau email ke anantamener@yahoo.com

Kamis, 10 November 2011

PENGACARA PERCERAIAN

Konsultasi Hukum Perceraian

Memberikan konsultasi hukum, jasa hukum, dan segala kepentingan klien baik litigasi maupun non litigasi.
Proses Perceraian
Permohonan perceraian dapat diajukan :
  1. Bagi mereka yang beragama islam dapat diajukan kepengadilan agama.
a. Bila suami yang mengajukan perceraian, permohonan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (pasal 66 UU No. 7 tahun 1989), dengan memeberikan alas an-alasan mengapa ia hendak menceraiakan istrinya.
b. Bila istri yang mengajukan perceraian, gugatan diajukan kepada pengadilan, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 UU No. 7 tahun 1989) pada prinsipnya sama dengan sarana, surat nikah, surat dan bukti yang harus dibawa oleh istri yang hendak menceraikan suaminya
  1. Bagi mereka yang bukan beragama islam, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau pengacaranya di pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat, jika alamat orang yang digugat (tergugat) tidak jelas atau tidak diketahui. Bila mana tergugat berada diluar negeri, maka gugatan diajukan ditempat kediaman penggugat. Pengadilan akan menyampaikan gugatan itu kepada tergugat (PP 9/75, pasal 20 ayat 3) melalui perwakilan RI di luar negeri itu.
Menentukan tarif jasa hukum pengacara
Dalam praktek ada beberapa cara khusus yang dipergunakan dalam melayani klien dalam perkara perceraian antara lain :
  1. Tarif jasa atau honorarium tersebut dikenakan kepada klien secara golbal, dimana untuk professional fee digabungkan secara akumulatif dengan biaya-biaya yang timbul selama mengurus perkara klien, seperti biaya meterai, dokumen,transportasi, surat-menyurat, entatain dll.
  2. Tarif jasa atau honorarium tersebut dikenakan dengan memperinci segala tindakan hukum seperti :membuat legal opinion, konsultasi hukum, membuat perjanjian dan kepengurusan lainnya yang terkait dengan perkara.
Beberapa pelayanan pengacara kepada klien :
  1. Konsultasi hukum apakah mengenai perdata, pidana atau huklum keluarga :perceraian
  2. Pembuatan pendapat hukum (legal opinion)
  3. Inventarisasi berkas-berkas perkara (legal audit).